nusakini.com - Menurut Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komite II DPD-RI, Selasa (24/5/2016) di Jakarta, untuk menuntaskan persoalan kekurangan ketenagalistrikan di Provinsi tersebut tampaknya belum dapat segera terkabulkan.

Pasalnya, sebagai pemegang monopoli ketersediaan ketenagalistrikan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) terlihat tidak begitu transparan memaparkan dan menjawab berbagai persoalan ketenagalistrikan. 

RPD menghadirkan seluruh Gubernur dan Bupati/Walilota se-Sumatera serta Direktur Utama PLN Wilayah Sumatera, membahas tingkat elektrifikasi listrik di setiap Provinsi di Sumatera. 

Dan juga kendala pembangunan pembangkit listrik, rencana revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan. 

Kendati demikian, Nurdin terus bersikukuh mendesak PLN dan juga DPD-RI untuk menuntaskan persoalan listrik di daerah, khususnya di Kepri. Bahkan untuk Provinsi Kepri, Ia menjamin masalah tersebut bisa selesai dalam waktu singkat. 

"Kalau soal niat dan tekad Kepri jangan ditanya lagi. Jangankan membebaskan tanah warga yang terpakai untuk tapak tower, masang mur towerpun saya lakukan. Dan itu sudah saya buktikan di Bintan kemarin. Selama 8 tahun menunggu, jalan dua bulan bisa saya selesaikan. Jadi tak ada masalah yang tak selesai kalau serius menanganinya," tegas Nurdin di depan peserta rapat yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta rapat. 

Nurdin juga menantang PLN untuk segera datang ke Kepri, terutama Tanjungpinang dan Karimun, yang selama ini sering disampaikan PT PLN menemui banyak kendala di lapangan, terutama soal pembebasan tanah. 

Saya yang jamin bapak PLN ke daerah saya. Kami layani apa mau bapak. Tapi datang untuk benar-benar menyelesaikan masalah listrik di Kepri, tidak hanya datang untuk ngopi-ngopi saja, setelah itu lupa apa yang sudah direncanakan," ujar Nurdin.(if/mk)